Anggota DPRD Kota Malang memiliki rencana menggelar perjalanan dinas luar negeri (PDLN). Rencana itu pun menuai sorotan negatif berasal dari publik, apalagi diagendakan di akhir masa jabatan mereka.
Dari informasi yang beredar, 45 bagian DPRD Kota https://www.houseofgumption.com/ Malang di Komisi A, B, C dan D itu dapat PDLN di tiga negara berbeda di eropa. Yakni Inggris, Ceko dan Italia pada Juli 2024.
Pembahasan awal konsep itu telah dijalankan pada akhir Februari 2024 selanjutnya oleh pimpinan dan bagian dewan di ruang sidang paripurna.
Ketua DPRD Kota Malang, Made Riandiana Kartika membantah telah tersedia ketentuan berkenaan konsep dinas ke luar negeri itu. Dia menyebut hanya tersedia rapat koordinasi (rakor) biasa.
“Rakor soal tata langkah PDLN bersama dengan menghadirkan sejumlah narasumber,” kata Made dikonfirmasi Rabu, 20 Maret 2024.
Materi rapat itu andaikata kudu tersedia izin dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan syarat lain andaikata inginkan PDLN. Syarat izin itu berlaku tak hanya bagi legislator, tetapi juga pejabat publik lain layaknya Pemkot.
Made menyebut belum tersedia ketentuan apapun. Apalagi rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk mengkaji konsep itu belum dilaksanakan.
“Di rakor awal kemarin, kurang lebih 80 persen bagian tak tertarik PDLN. Jadi belum tersedia ketentuan apapun, akhir pekan ini baru tersedia rapat pimpinan dewan,” ujar Made.
Di dokumen Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD 2024, tercantum tersedia anggaran perjalanan dinas luar negeri bagian dewan sebesar Rp 8.697.345.000. Made tak membantah atau mengiyakan perihal itu.
“Ada program peningkatan kapasitas dewan. Kan anggaran itu juga untuk antisipasi andaikata tersedia undangan ke luar negeri,” ujar Made.
Dia menyebut bagian DPRD Kota Malang selamanya memprioritaskan aspirasi publik. Rencana PDLN itu pun baru bagian soaialisasi dan bisa saja urung dijalankan andaikata seluruh pimpinan dewan bersepakat.
Agenda yang Tertunda
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengatakan perjalanan dinas luar negeri juga hak seluruh pejabat publik baik legislatif maupun eksekutif dan itu tersedia nomenklaturnya.
“Kami sebenarnya telah memasukkan konsep PDLN di dalam konsep kerja, paling tidak sekali satu periode,” katanya.
Agenda PDLN pernah direncanakan lebih dari satu tahun lalu, tetapi batal karena pendemi Covid-19. Sehingga tersedia recofusing anggaran. Rencana itu kembali dimasukkan di dalam APBD Kota Malang 2024.
Namun, lanjut Trio, konsep itu belum tentu slot777 direalisasikan. Rapat Bamus DPRD belum digelar, supaya belum tersedia ketentuan resmi berkenaan konsep itu juga negara tujuannya. Saat rakor sosialisasi konsep itu, tersedia lebih dari satu bagian dewan yang memilih tak ikut.
“Mungkin sekarang menjadi sorotan ramai karena di akhir masa jabatan kami,” ucap politisi PKS ini.
Menurut dia, jadwal dinas luar negeri mungkin bisa dijalankan pada Juli. Bila nanti pimpinan dewan tak bersepakat, maka bisa batal dan anggarannya dialihkan untuk program lainnya. Keputusannya menjadi atau tidak tetap menunggu rapat pimpinan dewan.
